Dibalik Pundi Remitansi: Menelusuri Labirin Tantangan Migran Global di Tahun 2025

Gudnus - Di balik gemerlap gedung pencakar langit Dubai, pesatnya industri manufaktur di Taiwan, hingga perkebunan luas di pelosok Malaysia, terselip keringat jutaan manusia yang hidup di batas ketidakpastian. Mereka adalah para migran, kelompok yang sering disebut sebagai penggerak ekonomi dunia, namun ironisnya, tetap menjadi salah satu kelompok paling rentan dalam struktur sosial global.

Memperingati Hari Migran Internasional pada 18 Desember 2025 ini, dunia kembali diingatkan bahwa narasi migrasi tidak selalu tentang kesuksesan finansial. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi para migran kian kompleks, berlapis, dan sering kali sistemik.

1. Belenggu Legalitas dan Kerentanan Hukum

Tantangan pertama dan utama yang dihadapi migran adalah status hukum. Di banyak negara, sistem administrasi migrasi masih bersifat restriktif. Banyak migran terjebak dalam status "tak berdokumen" (undocumented) bukan karena keinginan mereka, melainkan karena proses birokrasi yang rumit atau praktik penipuan oleh agen penyalur.

Sistem Kafala di beberapa negara Timur Tengah, misalnya, masih menjadi sorotan tajam organisasi HAM internasional. Sistem ini mengikat status legal pekerja kepada pemberi kerja (sponsor). Hal ini menciptakan relasi kuasa yang timpang; pekerja sering kali tidak bisa pindah kerja atau bahkan meninggalkan negara tersebut tanpa izin majikan, yang memicu potensi kerja paksa.

2. Eksploitasi Ekonomi: Upah Minim dan Biaya Tinggi

Secara ekonomi, migran sering kali menjadi korban praktik "potong upah" yang ugal-ugalan. Banyak dari mereka berangkat dengan beban hutang yang besar akibat biaya penempatan (placement fee) yang sangat tinggi.

"Banyak pekerja migran yang menghabiskan satu hingga dua tahun pertama masa kerjanya hanya untuk melunasi hutang keberangkatan. Ini adalah bentuk perbudakan modern terselubung," ujar seorang aktivis perlindungan buruh migran dalam sebuah diskusi di Jakarta baru-baru ini.

Tak jarang, mereka juga tidak mendapatkan akses terhadap jaminan sosial atau asuransi kesehatan yang memadai, sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja, para migran ini dibiarkan menanggung beban finansial sendirian.

3. Tembok Sosial: Xenofobia dan Diskriminasi

Di negara-negara tujuan di Eropa dan Amerika Utara, tantangan kian berat dengan meningkatnya sentimen xenofobia, ketakutan atau kebencian terhadap orang asing. Narasi politik sayap kanan di berbagai negara sering kali menjadikan migran sebagai kambing hitam atas masalah domestik seperti pengangguran atau penurunan kualitas layanan publik.

Diskriminasi ini tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga institusional. Migran sering kali kesulitan mendapatkan akses perumahan yang layak, layanan pendidikan bagi anak-anak mereka, hingga hambatan bahasa yang membuat mereka terisolasi secara sosial. Isolasi ini berdampak buruk pada kesehatan mental, memicu depresi, dan trauma yang mendalam.

4. Ancaman Baru: Perbudakan Siber dan Krisis Iklim

Memasuki tahun 2025, muncul tantangan baru yang lebih gelap: Cyber Slavery atau perbudakan siber. Sindikat kriminal internasional kini menyasar anak-anak muda yang mencari kerja melalui media sosial dengan iming-iming gaji tinggi di sektor teknologi. Kenyataannya, mereka disekap dan dipaksa menjadi operator penipuan daring (online scam) di wilayah-wilayah konflik yang sulit dijangkau hukum.

Di sisi lain, perubahan iklim mulai memicu gelombang migrasi besar. "Migran Iklim" sering kali tidak memiliki payung hukum internasional yang jelas karena mereka tidak selalu memenuhi syarat sebagai "pengungsi" berdasarkan Konvensi Jenewa 1951. Hal ini membuat mereka terkatung-katung tanpa perlindungan negara asal maupun negara tujuan.

Perspektif Indonesia: Menanti Perlindungan Paripurna

Bagi Indonesia, tantangan ini bukan sekadar berita luar negeri. Dengan jutaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, perlindungan terhadap warga negara di perantauan tetap menjadi isu sensitif. Masalah klasik seperti penganiayaan asisten rumah tangga di Malaysia atau Singapura, hingga nasib nahkoda dan anak buah kapal (ABK) yang terombang-ambing di laut internasional tanpa kontrak yang jelas, masih terus berulang.

Pemerintah memang telah memperketat pengawasan melalui UU Nomor 18 Tahun 2017, namun implementasi di tingkat akar rumput sering kali terbentur oleh minimnya literasi calon pekerja dan masih adanya celah dalam sistem keberangkatan non-prosedural.

Membangun Masa Depan yang Lebih Manusiawi

Tantangan yang dihadapi para migran adalah cermin dari ketidaksetaraan global. Migrasi seharusnya menjadi sebuah pilihan sukarela (migration by choice), bukan karena terpaksa oleh kemiskinan atau konflik (migration by necessity).

Solusinya membutuhkan kolaborasi lintas batas. Negara asal harus mampu menciptakan lapangan kerja domestik dan memperkuat edukasi pra-keberangkatan. Sementara itu, negara tujuan harus mengakui bahwa keberadaan migran adalah kebutuhan ekonomi dan berkewajiban memberikan perlindungan HAM yang setara.

Hari Migran Internasional 2025 menjadi momentum bagi kita untuk berhenti memandang migran sebagai komoditas ekonomi semata. Mereka adalah manusia dengan cerita, keluarga, dan hak-hak yang tak boleh hilang saat mereka melintasi perbatasan negara.